Kontrak politik menjadi salah satu sisi lain yang bergemuruh, seiring sistem pemilu secara langsung dilakukan sejak tahun 2004. Sejumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden, mencoba menyesaki lumbung suara dengan sampul kontrak politik melalui berbagai kelompok masyarakat. Masyarakat korban lumpur lapindo adalah salah satunya. Ketika penyelesaian permasalahan ganti rugi oleh perusahaan tak segera dilaksanakan, pemerintah harus turun tangan. Itupun tak segera dilakukan. Lalu, kontrak politik antara korban dengan Jokowi agar bisa menyelesaikan masalah jika nanti terpilih, bisa dikatakan sebagai sebuah keputusasaan dari penantian 8 tahun lamanya.

Hingga hari ini, kontrak politik menjadi fenomena menjelang pemilu. Padahal siapapun yang terpilih, jabatan itulah yang merupakan sarana kontrak politik sesungguhnya secara konstitusional. Sebab, itu adalah tugas dan tanggung jawab, fungsi, hingga amanah saat terpilih.

Episode sebelumnya:
Episode 1 - SEJARAH PEMILU DAN DEMOKRASI INDONESIA - LUSTRUM The Series #1
   • SEJARAH PEMILU DAN DEMOKRASI INDONESI...  

Episode 2 - MANTAN KORUPTOR DI PEMILU 2024 - LUSTRUM The Series #2
   • MANTAN KORUPTOR DI PEMILU 2024 - LUST...  

Episode 3 - SUMBANGAN KAMPANYE DARI OLIGARKI - LUSTRUM The Series #3
   • SUMBANGAN KAMPANYE DARI OLIGARKI - LU...  

Episode 5: MENGHITUNG VS MENDENGAR SUARA GENERASI MUDA - LUSTRUM The Series #5
   • MENGHITUNG VS MENDENGAR SUARA GENERAS...